- UNDANG UNDANG :
- Undang-undang 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah
- Undang-undang 10 tahun 2004 ttg Pembentukan Per-Undang-undangan
- Undang-undang 11 tahun 2008 ttg ITE
- Undang-undang 28 tahun 2009 ttg Pajak
- UU 1 Tahun 1999 TTG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
- UU 17 TAHUN 1999 TTG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
- UU 18 TAHUN 1999 TTG JASA KONSTRUKSI
- UU NO 22 TH 1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
- UU NO. 2 TH 2012 TTG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- UU NO. 24 TH. 2011 TTG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
- UU NO 23 THN 2011 TTG PENGELOLAAN ZAKAT
- UU NO. 16 TH. 2011 BANTUAN HUKUM
- UU NO. 13 TH. 2011 TTG PENANGANAN FAKIR MISKIN
- UU NO. 1 TH. 2011 TTG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- UU NO. 9 TH. 2010 TTG KEPROTOKOLAN
- UU NO. 44 TH. 2008 TTG PORNOGRAFI
- UU NO. 40 TH. 2008 TTG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
- UU NO. 36 TH. 2008 TTG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
- UU NO. 21 TH. 2008 TTG PERBANKAN SYARIAH
- UU NO. 8 TH. 2012 TTG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPIRAN
- UU NO. 7 TH. 2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
- UU NO. 5 TH 2014 TTG APARATUR SIPIL NEGARA
- PERATURAN PEMERINTAH
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
- Lampiran PP Nomor 15 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Dasar Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai negeri sipil Daerah
- PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA LAMPIRAN
- PENGGUNAAN SENJATA API BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
- TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
- PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
- PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 7 Thn 2008 Ttg Org dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP dan KPPT
- Peraturan Daerah Kab. Demak No.2 10 Thn 2015 Ttg Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kab. Demak
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 5 Thn 2004 Ttg Pengaturan dan Pembinaan Pedagan Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 3 Thn 2009 Ttg Retribusi Izin Gangguan
- Peraturan Daerah Kab. Demak No.13 Thn 2002 Ttg Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 14 Thn 2002 Ttg Pajak Restoran, Rumah Makan, dan Warung Makan
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 15 Thn 2002 Ttg Pajak Parkir di Luar Badan Jalan
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 16 Thn 2002 Ttg Pajak Hotel, Losmen dan Penginapan
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 20 Thn 2002 Ttg Ijin Usaha Perdagangan
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 21 Thn 2002 Ttg Ijin Usaha Industri
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 31 Thn 2002 Ttg Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Demak
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 33 Thn 2002 Ttg Larangan Perjudian di Wil. Kab. Demak
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 6 Thn 2004 Ttg Irigasi
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 6 Thn 2005 Ttg Ijin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 14 Thn 2005 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 5 Thn 2006 Ttg Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 8 Thn 2006 Ttg Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 11 Thn 2007 Ttg Pengaturan dan Pengendalian Garam Tidak Beryodium
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 8 Thn 2008 Ttg Org dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan