SATPOL PP DEMAK

Mendagri : Satpol PP Mengedepankan Penataan Bukan Penertiban

BANYUMAS — Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo, Kamis (03/03) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banyumas, dalam rangka Peringatan HUT ke-61 Polisi Pamong Praja Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 yang dipusatkan di Alun-alun Purwokerto. Kegiatan Gubernur Bibit Waluyo diawali menjadi Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan memberikan pengarahan kepada pejabat di lingkup wilayah Bakorwil III Jawa Tengah, dan diakhiri dengan Launching Website Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

Saat menjadi Inspektur Upacara, Gubernur Bibit Waluyo membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri dalam rangka HUT Polisi Pamong Praja ke-61 dengan tema : “Membangun Kemitraan Satpol PP dengan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”.

Tugas Satpol PP, kata Mendagri, sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 adalah sebagai institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Dalam penjabarannya, secara teknis tugas Satpol PP adalah mengawal dan menyukseskan pelaksanaan perda dan peraturan-peraturan kepala daerah lainnya.

Selain itu Mendagri meminta, bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Polisi Pamong Praja harus lebih mengedepankan prinsip “penataan,” bukan “penertiban”, karena dalam “penataan” terkandung semangat kebersamaan antara masyarakat dengan aparat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sementara “penertiban” cenderung bersifat represif.

Sementara itu, Gubernur Bibit Waluyo dalam pengarahannya kepada pejabat di lingkup wilayah Bakorwil III Jawa Tengah mengingatkan, semua pejabat pemerintah dari berbagai bidang dan lingkup tugas, semua adalah bagian dari sebuah sistem, yaitu sistem pemerintahan, birokrasi, sehingga semua adalah Pamong Praja, pelayan masyarakat. Oleh karenanya semua harus satu fikiran dan satu hati dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur berharap, seluruh elemen pemerintah daerah dapat bersinergi untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dicanangkan bersama dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Provinsi Jawa Tengah, sesuai program “Bali Ndeso Mbangun Deso”, terlebih dalam situasi sekarang ini, dimana Jawa Tengah sedang menghadapi berbagai ancaman dan kendala, diantaranya pengaruh cuaca ekstrim dan ganggung hama yang dapat mengancam ketahanan pangan.

Mengenai ketahanan pangan, Bibit Waluyo menyoroti permasalahan alih fungsi lahan pertanian. Apabila tidak segera disikapi secara benar, maka akan dapat menimbulkan permasalahan yang semakin serius. Bahkan dapat mengancam dan menurunkan tingkat ketahanan pangan di Jawa Tengah. Untuk itu Gubernur Bibit Waluyo mengajak para bupati/walikota, untuk mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dan mau “turun kebawah”, memantau langsung kondisi-kondisi wilayah, sehingga dapat segera mengambil tindakan dan kebijakan strategis.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga menyayangkan, masih adanya sebagian bupati/ walikota yang kurang responsif dan kurang serius dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala daerah. Juga munculnya kesan adanya anggapan bahwa koordinasi dengan provinsi tidak terlalu penting. Hal ini, menurut gubernur terlihat dari masih adanya sebagian bupati/walikota yang kurang mementingkan untuk hadir memenuhi undangan-undangan gubernur dalam forum-forum koordinasi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi, guna membahas dan mencari solusi bagi permasalahan di masing-masing kabupaten/kota. Padahal, menurut gubernur. Otonomi Daerah tidak berarti terputusnya hubungan antara kabupaten/kota dengan provinsi, justru perlu ada sinergi yang baik agar dapat mendorong pencapaian tujuan bersama.â– (sbr - tgh)

Sumber : http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=16357